FOKUSSOROT.COM | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fad, meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir susulan. Ketersediaan alat berat dan penanganan sungai yang mengalami pendangkalan menjadi perhatian utama.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang kembali mengancam sejumlah wilayah Aceh, terutama menjelang musim penghujan pada akhir tahun.
Pada Kamis (8/10/2026), Dek Fad memimpin rapat bersama para bupati dan wali kota dari wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Rapat berlangsung secara daring dari Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta.
Dalam koordinasi tersebut, pemerintah daerah diminta memastikan alat berat, terutama ekskavator, dapat disiagakan di wilayah terdampak dan titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Kesiapan alat berat dinilai penting agar penanganan darurat dapat dilakukan lebih cepat ketika banjir kembali terjadi.
Normalisasi sungai jadi perhatian
Selain kesiapan alat berat, Dek Fad menyoroti kondisi sungai yang mengalami pendangkalan, penyempitan, atau tertutup material yang terbawa banjir dan longsor.
Kondisi tersebut perlu dipetakan agar pemerintah dapat menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Pembersihan saluran air dan normalisasi sungai juga menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko banjir.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta aktif menangani sungai di wilayah masing-masing sesuai kewenangan serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Balai Wilayah Sungai Sumatera I.
Sebelumnya, pada 2 Oktober 2026, Dek Fad juga mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten dan kota rawan banjir. Usulan itu mencakup sedikitnya empat ekskavator untuk mempercepat pengerukan dan normalisasi sungai.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat tindak lanjut koordinasi penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Kesiapsiagaan perlu dibuktikan di lapangan
Upaya pencegahan banjir membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi teknis terkait.
Kesiapan alat berat perlu diikuti pemetaan titik rawan, penanganan sungai, pembersihan drainase, dan koordinasi yang jelas agar tindakan tidak terlambat ketika hujan deras terjadi.
Bagi masyarakat di wilayah rawan banjir, langkah antisipasi tersebut menjadi penting untuk mengurangi risiko terhadap permukiman, akses jalan, dan fasilitas umum.
Keberhasilan upaya ini nantinya akan terlihat dari kesiapan daerah menghadapi keadaan darurat, kecepatan penanganan di lapangan, serta sejauh mana risiko bencana dapat dikurangi.