Aceh sedang berada pada fase penting dalam perjalanan sosialnya. Setelah melewati konflik panjang, tsunami, dan proses perdamaian yang telah berlangsung hampir dua dekade, masyarakat tentu berharap kehidupan yang semakin aman, sejahtera dan memiliki masa depan yang lebih pasti.
Namun, di balik berbagai kemajuan pembangunan, masih muncul kegelisahan sosial yang tidak boleh diabaikan.
Kegelisahan itu terlihat dari sulitnya sebagian masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, masih tingginya angka kemiskinan, lemahnya daya beli, serta kekhawatiran generasi muda terhadap masa depan mereka. Inilah yang dalam perspektif sosial dapat disebut social anxiety—kecemasan masyarakat menghadapi ketidakpastian kehidupan.
Persoalannya bukan berarti Aceh tidak mengalami pembangunan. Infrastruktur berkembang, berbagai program pemerintah berjalan, dan ekonomi terus bergerak. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah:
sejauh mana pembangunan tersebut benar-benar mengubah kehidupan masyarakat?
Jangan sampai pembangunan hanya terlihat dari gedung, jalan dan angka serapan anggaran, sementara sebagian rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Generasi muda merupakan kelompok yang paling penting untuk diperhatikan. Banyak anak muda Aceh memiliki pendidikan dan kemampuan, tetapi tidak semuanya memperoleh ruang untuk berkembang. Sebagian akhirnya memilih meninggalkan Aceh untuk mencari pekerjaan di daerah lain. Jika fenomena ini terus berlangsung, Aceh berpotensi kehilangan human capital terbaiknya.
Pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan dari sekadar project oriented menjadi people oriented. Setiap kebijakan harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan rakyat.
Solusinya adalah memperkuat ekonomi masyarakat melalui UMKM, pertanian, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Program pemberdayaan juga jangan berhenti pada pemberian bantuan, tetapi harus dilanjutkan dengan pelatihan, pendampingan dan akses pasar.
Pemerintah juga perlu membangun sistem data sosial yang akurat agar bantuan dan program pembangunan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, ruang partisipasi masyarakat harus diperluas agar rakyat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi ikut menentukan arah pembangunan.
Aceh membutuhkan optimisme baru. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil dan generasi muda harus bergerak dalam satu social movement untuk membangun Aceh yang lebih produktif dan berdaya saing.
Sebab, pembangunan yang berhasil bukan hanya ketika angka ekonomi meningkat, tetapi ketika masyarakat merasa lebih aman, memiliki pekerjaan, mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan yakin terhadap masa depan.
Aceh tidak boleh membiarkan kegelisahan sosial menjadi normalitas. Masa depan Aceh harus dibangun dengan keberanian, kebijakan yang tepat, dan keberpihakan nyata kepada rakyat.