DPR RI Mulai Proses Pemakzulan Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Ajukan Usulan Resmi

FOKUSSOROT.COM | JAKARTA – Peta politik nasional kembali memanas. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah awal proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan langsung kepada pimpinan DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Langkah politik ini menjadi perhatian publik karena seluruh fraksi di DPR memiliki anggota yang ikut menandatangani usulan tersebut.

Pengajuan HMP berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan dan keabsahan dokumen ijazah Gibran yang kembali menjadi sorotan.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan bahwa sebanyak 120 anggota DPR telah menyerahkan dokumen usulan HMP. Para pengusul berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, serta Demokrat 18 orang.

Jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan awal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.

Dibawa ke Rapat Paripurna

Saan Mustopa menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Menurut laporan detikcom, rapat paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Pembahasan itu akan menjadi tahapan penting untuk menentukan kelanjutan proses politik terhadap Wakil Presiden Gibran.

Meski demikian, pengajuan HMP bukan berarti Gibran telah resmi diberhentikan dari jabatannya.

Pemakzulan Harus Melalui Proses Konstitusi

Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

DPR terlebih dahulu harus menempuh prosedur yang ditentukan sebelum dapat mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, proses pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan politik sejumlah anggota DPR.

Perkembangan terbaru ini diperkirakan akan menjadi perhatian besar masyarakat, terutama menyangkut hubungan politik di pemerintahan serta stabilitas nasional.

Publik kini menunggu langkah DPR dalam rapat paripurna dan bagaimana respons Wakil Presiden Gibran terhadap proses yang sedang berjalan.

Hingga berita ini disusun, belum ada keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.