Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Peta Politik Nasional Memasuki Babak Baru

FOKUSSOROT.COM | JAKARTA - Perkembangan politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Langkah tersebut terjadi setelah beberapa hari terakhir muncul tekanan politik terhadap Gibran, menyusul polemik persyaratan pendidikan dan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kantor berita internasional Reuters melaporkan bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani juga disebut mengonfirmasi adanya surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan informasi bahwa Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR sekitar pukul 11.00 WIB.

Kehadiran Gibran di kompleks parlemen pada Kamis siang turut diberitakan kantor berita ANTARA.

Tekanan Politik Menguat

Pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari perkembangan politik yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan persyaratan pencalonan Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024.

Persoalan tersebut mencuat setelah adanya putusan pengadilan yang mempermasalahkan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran ketika mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

Di tengah tekanan tersebut, Gibran sebelumnya menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dalam pertemuan sekitar dua setengah jam itu, Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.

Namun, Gibran juga sempat menyatakan keinginannya menempuh langkah hukum untuk mempertahankan keabsahan dokumen pendidikannya.

Nasib Kursi Wakil Presiden Jadi Sorotan

Pengajuan pengunduran diri Gibran membuka persoalan baru mengenai kelanjutan pemerintahan dan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Meski demikian, proses pengunduran diri dan penetapan kekosongan jabatan harus terlebih dahulu mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Situasi tersebut diperkirakan akan meningkatkan perhatian publik terhadap langkah Presiden Prabowo, pimpinan MPR, serta partai-partai politik di parlemen.

Pertanyaan berikutnya bukan hanya siapa yang berpeluang menggantikan Gibran, tetapi juga bagaimana pemerintah menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan program nasional.

Perkembangan ini menjadi salah satu ujian penting bagi konsolidasi pemerintahan Prabowo di tengah meningkatnya dinamika politik nasional.