Pilkada Kembali ke DPRD, Solusi Atasi Politik Uang atau Sekadar Bagi-Bagi Kekuasaan?

FOKUSSOROT.COM - Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengundang perdebatan. Di satu sisi, gagasan ini diklaim mampu menekan biaya politik dan mengurangi praktik politik uang. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa perubahan tersebut justru akan mempersempit ruang demokrasi dan memperkuat dominasi elite politik.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah Pilkada melalui DPRD benar-benar menjadi solusi, atau justru memindahkan persoalan politik uang dari masyarakat ke ruang parlemen?

Fokussorot.com memandang bahwa demokrasi tidak boleh direduksi hanya menjadi persoalan efisiensi anggaran.

Pilkada langsung memang memiliki sejumlah kelemahan. Biaya kampanye yang tinggi, praktik transaksional, serta persaingan politik yang terkadang memecah masyarakat merupakan persoalan nyata.

Namun, mengembalikan pemilihan kepada DPRD tidak otomatis menghilangkan persoalan tersebut.

Politik uang berpotensi berubah bentuk. Jika sebelumnya transaksi politik menyasar pemilih dalam jumlah besar, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi memusatkan transaksi pada kelompok yang lebih terbatas.

Dalam konteks ini, transparansi dan pengawasan menjadi sangat penting. Tanpa mekanisme yang kuat, pemilihan melalui DPRD justru berisiko menciptakan ruang negosiasi politik yang sulit dijangkau oleh pengawasan publik.

Rakyat Jangan Hanya Menjadi Penonton

Kepala daerah memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah pembangunan, pengelolaan anggaran, serta kebijakan pelayanan publik.

Karena itu, siapa yang menentukan kepala daerah bukanlah persoalan teknis semata. Mekanisme pemilihan berkaitan langsung dengan legitimasi kekuasaan dan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat.

Pilkada langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin mereka. Mekanisme ini memang tidak menjamin lahirnya pemimpin yang sempurna, tetapi membuka ruang partisipasi yang lebih luas.

Sebaliknya, pemilihan melalui DPRD menempatkan keputusan akhir pada anggota legislatif. Dalam sistem tersebut, kualitas demokrasi akan sangat bergantung pada integritas partai politik, transparansi pencalonan, serta akuntabilitas para wakil rakyat.

Jika prosesnya tidak terbuka, masyarakat berpotensi kehilangan kesempatan untuk mengetahui bagaimana keputusan mengenai pemimpin daerah dibuat.

Mahal Bukan Berarti Harus Mengurangi Hak Rakyat

Alasan efisiensi anggaran patut dipertimbangkan. Negara memang harus mengelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab.

Namun, mahalnya biaya Pilkada seharusnya dijawab melalui reformasi pembiayaan politik, pengawasan dana kampanye, penegakan hukum terhadap politik uang, serta pembenahan kaderisasi partai politik.

Jangan sampai persoalan biaya demokrasi dijadikan alasan untuk mengurangi hak politik masyarakat.

Partai politik juga harus berani melakukan introspeksi. Bagaimana proses seleksi calon kepala daerah dilakukan? Apakah berdasarkan kapasitas dan integritas, atau lebih banyak ditentukan oleh kekuatan finansial dan kepentingan kelompok?

Pertanyaan tersebut jauh lebih mendasar daripada sekadar memilih mekanisme Pilkada langsung atau melalui DPRD.

Demokrasi Harus Tetap Berpihak kepada Rakyat

Dalam konteks Aceh, wacana perubahan sistem Pilkada juga perlu mempertimbangkan kekhususan daerah, pengalaman politik lokal, serta aspirasi masyarakat.

Setiap perubahan kebijakan harus dikaji secara serius dan tidak boleh mengabaikan karakteristik demokrasi daerah.

Kita tidak menolak reformasi Pilkada. Namun, reformasi harus memperkuat demokrasi, bukan justru mempersempit ruang partisipasi rakyat.

Pilkada langsung bukan sistem yang sempurna. Tetapi, pemilihan melalui DPRD juga bukan jaminan bahwa politik uang, korupsi, dan persoalan tata kelola pemerintahan akan hilang.

Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang berhak memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan kepada siapa pemimpin harus mempertanggungjawabkan kebijakannya.

Jangan sampai atas nama efisiensi, demokrasi justru menjadi semakin eksklusif.

Sebab, ketika rakyat kehilangan ruang menentukan pemimpinnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar mekanisme pemilihan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri.