Kamis, 05 November 2026 Indeks RSS Login Redaksi
Indeks Berita
TERKINI:
Mualem–Dek Fadh Ingatkan Pentingnya Menjaga Perdamaian di Tengah Insiden Pidie Kak Na Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Banjir Trumon Kak Na Tekankan Pentingnya PAUD Holistik Integratif bagi Tumbuh Kembang Anak Jumpa Presiden Prabowo, Mualem Bahas Keberlanjutan Dana Otsus dan Sejumlah Isu Strategis Aceh Wagub Dek Fadh Perkuat Koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana Skandal Penyadapan Guncang Istana, Listyo Sigit Dicopot Prabowo dari KSP Kak Na Tekankan Pentingnya Koordinasi Berjenjang untuk Sukseskan Program PKK Kak Na: 1 Tahun PAUD untuk Sukseskan Wajib Belajar 13 Tahun Pilkada Kembali ke DPRD, Solusi Atasi Politik Uang atau Sekadar Bagi-Bagi Kekuasaan? BEI Keluarkan 81 Saham dari Perhitungan IHSG, BREN hingga BYAN Terdampak
Daerah

Wagub Dek Fadh Perkuat Koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana

Wagub Dek Fadh Perkuat Koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana
Foto by : Suparta (ucok) Humas Aceh

FOKUSSOROT.COM | BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, S.E., memimpin Rapat Percepatan Penanganan dan Pemulihan Pascabencana bersama para bupati dan wali kota se-Aceh secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).


Dalam rapat tersebut, Wagub didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT., M.T., serta sejumlah kepala SKPA dan biro di lingkungan Pemerintah Aceh.


Pada kesempatan tersebut, Wagub Dek Fadh menyampaikan beberapa hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota, meliputi mekanisme percepatan normalisasi sungai, penanganan daerah yang kembali terdampak banjir, serta percepatan penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).


Dalam arahannya, Wagub Dek Fadh meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mendata sungai-sungai yang membutuhkan normalisasi. Pendataan tersebut menjadi prioritas agar penanganan dapat segera dilakukan, sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan mencegah dampak yang lebih luas di daerah.


Selain itu, Wagub menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, penanganan sungai yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikoordinasikan agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme ini serupa dengan penanganan material kayu sisa bencana yang sebelumnya telah dilakukan. 


Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan normalisasi dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Data sungai yang disampaikan masing-masing daerah nantinya akan menjadi dasar koordinasi dengan Forkopimda dan aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan pekerjaan memiliki kepastian dan jaminan keamanan.


Selain normalisasi sungai, Dek Fadh juga meminta pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana apabila diperlukan. Penetapan status ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk mempercepat penanganan bencana serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.


“Bagi bupati/wali kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir dan membutuhkan penanganan segera, silakan menetapkan kembali status tanggap darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku guna mempermudah proses penanganan,” ujar Wagub Dek Fadh.


Lebih lanjut, Wagub Dek Fadh juga meminta pemerintah kabupaten/kota agar mempercepat penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sehingga dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan alat berat, terutama bagi daerah yang mengalami kerusakan parah. Proses pengadaan tersebut, ujar Wagub, saat ini tengah berlangsung di tingkat pusat.


Pada kesempatan itu, Pemerintah kabupaten/kota turut melaporkan perkembangan penanganan pasca bencana di daerah masing-masing sekaligus menyampaikan berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan upaya penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran. []

Iklan

Berita Terkait

Baca Juga